Mengurai Benang Kusut Hubungan Prabowo, Gibran, dan Jokowi: Retorika Keberlanjutan di Tengah Konsolidasi Kekuasaan

Mengurai Benang Kusut Hubungan Prabowo, Gibran, dan Jokowi

(Retorika Keberlanjutan di Tengah Konsolidasi Kekuasaan)

by: alidnobilem Presents

Di Balik Panggung Politik Pasca-2024

Setiap transisi pemerintahan selalu membawa pertanyaan besar mengenai arah bangsa: apakah pemimpin baru akan melanjutkan jejak pendahulunya atau membangun jalannya sendiri? Pasca-Pemilu 2024, dinamika ini terlihat jelas dalam hubungan segitiga antara Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Di permukaan, publik disuguhi narasi indah tentang "keberlanjutan" dan kesinambungan pembangunan nasional. Namun, di balik retorika tersebut, sedang berlangsung proses penataan ulang pusat-pusat kekuasaan yang penuh dengan negosiasi politik.

Tiga Logika Politik yang Saling Berbenturan

Dinamika pemerintahan saat ini digerakkan oleh tiga kepentingan politik yang berbeda dari masing-masing aktor utama:

1. Prabowo Subianto (Kebutuhan Otoritas Mandiri): Sebagai Presiden, Prabowo menghadapi tantangan untuk membangun otoritas yang mandiri. Ia tidak bisa hanya menjadi bayang-bayang masa lalu; ia harus menunjukkan bahwa garis komando dan keputusan strategis berada sepenuhnya di bawah kendalinya. Pemangkasan anggaran secara besar-besaran pada proyek era sebelumnya serta penyesuaian skema program seperti Makan Bergizi Gratis menjadi bukti nyata dari upaya penegasan otoritas ini.
2. Gibran Rakabuming Raka (Pencarian Legitimasi): Sebagai wakil presiden termuda dalam sejarah, popularitas bukan lagi masalah bagi Gibran. Tantangan terbesarnya adalah membangun rekam jejak dan legitimasi nasional yang riil untuk jangka panjang, terutama menuju Pemilu 2029. Langkah aktifnya mengunjungi berbagai daerah sering kali dibaca sebagai investasi politik masa depan.
3. Joko Widodo (Menjaga Warisan dan Pengaruh): Meski tidak lagi menjabat, Jokowi memiliki kepentingan untuk memastikan proyek strategis dan warisan kebijakannya tetap berjalan. Pengaruh ini juga dijaga secara informal melalui penempatan loyalis di posisi strategis serta jaringan politik keluarganya.

Kritik Terhadap Narasi "Negosiasi Wajar"

Banyak pihak menilai gesekan kecil di kabinet sebagai hal yang lumrah dalam konsolidasi demokrasi. Namun, pandangan ini dinilai terlalu meromantisasi keadaan. Menilai dinamika elite sebagai "negosiasi wajar" berisiko mengabaikan kualitas prosesnya—apakah tawar-menawar ini terjadi demi kepentingan publik atau sekadar akomodasi elite di ruang gelap?

Lebih jauh lagi, posisi Gibran tidak lepas dari kritik tajam karena ia melangkah ke kursi wakil presiden melalui rekayasa yudisial di Mahkamah Konstitusi yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Dalam logika demokrasi yang sehat, seseorang seharusnya membangun legitimasi terlebih dahulu sebelum menjabat, bukan sebaliknya.

Ancaman Nyata: Pelemahan Institusi dan Faktor Non-Elite

Ancaman terbesar bagi Indonesia ke depan bukanlah sekadar konflik personal antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi. Masalah sesungguhnya terletak pada ketidakjelasan pembagian peran yang bisa membingungkan publik dalam menuntut akuntabilitas kebijakan.

Selain itu, fokus politik terlalu berpusat pada elite dan mengabaikan variabel penting di tingkat akar rumput, seperti:

• Gerakan Masyarakat Sipil: Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil menolak berbagai revisi undang-undang yang kontroversial menunjukkan bahwa publik tetap aktif mengawasi jalannya pemerintahan.
• Tekanan Ekonomi Real: Inflasi, pelemahan rupiah, dan penurunan daya beli masyarakat menjadi barometer nyata yang akan menguji legitimasi pemerintah, jauh lebih akurat daripada sekadar hasil survei kepuasan.

Tiga Skenario Masa Depan Politik Indonesia

Melihat variabel-variabel di atas, ada tiga skenario yang mungkin terjadi dalam peta politik ke depan:

• Skenario A (Konsolidasi Harmonis): Prabowo berhasil memimpin secara mandiri, Gibran fokus pada peran substantifnya, dan Jokowi menarik diri menjadi tokoh bangsa yang netral. Skenario ini membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang stabil.
• Skenario B (Equilibrium Tegang): Tiga pusat kekuatan tetap ada dan saling mengunci. Tidak ada konflik terbuka, tetapi jalannya pemerintahan menjadi kurang efisien karena kebijakan sering terhambat oleh negosiasi internal yang tidak transparan.
• Skenario C (Fraktur Terbuka): Jika terjadi krisis ekonomi atau politik yang hebat, koalisi akan retak. Para aktor akan saling melempar kesalahan, dan persaingan menuju Pemilu 2029 akan dimulai jauh lebih awal.

Melampaui Drama Personal

Dinamika hubungan Prabowo, Gibran, dan Jokowi sebenarnya hanyalah gejala (symptom) dari masalah yang jauh lebih besar. Penyakit struktural politik Indonesia yang sesungguhnya adalah institusi demokrasi yang kian melemah, belum mandirinya lembaga pengawas seperti KPK dan MK, serta cengkeraman oligarki yang kuat di balik topeng narasi pembangunan.

Pada akhirnya, pertanyaan krusialnya bukan lagi "Apakah ketiga tokoh ini bisa akur?" , melainkan "Apakah sistem politik kita sedang bergerak menuju demokrasi yang substantif, atau justru mundur ke dalam konsolidasi oligarki?" Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan masa depan Indonesia menuju 2045.

Akhir kata, seringkali mengatakan lebih mudah daripada melakukan (it’s all complicated)!!!
Maka dari itu, tetaplah semangat untuk melakukan setiap sesuatu Sebaik Mungkin!!
Dan tetaplah “Menikmati Hidup!”

 

Source: Tempo à youtube.com/watch?v=_NtJxj9c9iw&t=504s